Info Karantina
  • Kami tidak mengijinkan sedikitpun segala bentuk pemberian dalam bentuk uang, barang, hadiah, janji, fasilitas dan keuntungan lain dalam pelaksanaan pelayanan karantina pertanian.

Karantina Batam Lakukan Gelar Perkara Pelanggaran Karantina

Karantina Batam Lakukan Gelar Perkara Pelanggaran Karantina

Batam, 25/5 – Proses penegakan hukum merupakan salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam pelayanan karantina, selain pelaksanaan tugas melayani para pengguna jasa dan penerimaan negara. Proses Penegakan hukum adalah cara menjaga muruah dan eksistensi lembaga Karantina Pertanian. Salah satu kegiatan untuk memastikan proses penegakan hukum adalah dengan melakukan gelar perkara.

Karantina Batam lakukan gelar perkara untuk 2 perkara. Pertama, Impor daging olahan sebanyak 99 kg dan daging irisan sebanyak 107,66 kg di Pelabuhan Nongsa Pura Kota Batam. Daging tersebut tidak dilengkapi dokumen Karantina dari negara asal dan tidak di laporkan kepada petugas karantina. Gelar perkara ini disampaikan oleh drh. Romauli Simatupang,

Gelar perkara kedua adalah impor sayur dari Tiongkok yang tidak memiliki kesesuaian antara Dokumen Karantina/Phytosanitary dengan pemeriksaan fisik. Gelar perkara ini disampaikan oleh drh. Iskandar, MH.

Kedua kegiatan tersebut bertempat di Aula Karantina Batam dan dipimpin oleh drh. Suryo Irianto Putro, MM, MH, selaku Kepala Karantina Batam. Peserta yang hadir adalah AKP Syaiful Badawi SIK, selaku Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kepri, drh. Apris Beniawan M.Si selaku perwakilan KKIP Karantina Pusat, Penyidik dari Karantina Tanjung Pinang, Penyidik dari Karantina Karimun, Penyidik dari Karantina Batam dan pejabat struktural serta pejabat fungsional Karantina Batam.

Drh. Suryo menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPNS dan berbagai pihak yang telah berhasil mengungkap tindakan pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas perkarantinaan di Karantina Batam. “Gelar Perkara ini untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait, agar penyidikan dapat berjalan lancar dan sampai P-21, serta untuk memberikan masukan terkait dengan kelengkapan formal dan material dan untuk merekonstruksi kembali tindakan pidana yang dilakukan, ” ujar beliau.

Selain itu, AKP Syaiful Badawi SIK selaku Korwas PPNS Polda Kepulauan Riau menyampaikan sikap kehati-hatian penyidik dalam menetapkan tersangka adalah wajib secara hukum. Selain itu, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik).

Ketika hidup hilang makna,
Tiada arti langkah si raga.
Dengan tegaknya muruah Karantina,
Indonesia semakin kuat terjaga.

#KarantinaBatam
#LaporKarantina 🐕 🍎

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *